Keamanan Regional ASEAN dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Strategis Internasional

Konsep Perubahan Lingkungan Strategis Internasional

Perubahan dunia yang begitu cepat di abad ke 21 ini meliputi semua aspek kehidupan, sehingga mengakibatkan bergesernya berbagai struktur kehidupan, seperti bergesernya struktur ekonomi kehidupan suatu bangsa, struktur penduduk, lapangan kerja, struktur sosial budaya sampai pada berubahnya sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Selain itu, kita juga memahami bahwa sumber daya manusialah yang menjadi kunci dalam perkembangan suatu bangsa. Dalam era regionalisasi AFTA 2003, APEC 2010 dan 2020 serta WTO yang berlaku sejak januari 1995, persaingan yang berpusat pada kualitas sumber daya manusia dirasakan di seluruh penjuru dunia. Pertumbuhan pola konsumsi dunia semakin terbuka lebar di mana-mana. Puluhan negara dengan milyaran konsumen dan pekerja serta ribuan perusahaan yang sebelumnya tertutup di Eropa, Amerika Latin, Asia dan Afrika, kini sudah menjadi bagian integral dari regionalisasi dan globalisasi produksi, investasi, pendanaan dan pemasaran.[1]

Dinamika perubahan lingkungan Internasional jelas berimplikasi langsung dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Tidak hanya implikasi positif, tidak bisa dipungkiri bahwa implikasi negatif juga menyertai dalam suatu konteks perubahan lingkungan strategis internasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Perubahan lingkungan internasional saat ini semakin sulit untuk diprediksikan, ketidak teraturan dan ketidakstabilan menjadi hal yang utama menyebabkan sulitnya memprediksi arah perebuahan dunia internasional mendatang.

Dinamika politik dan keamanan internasional semakin intens karena di bawah pengaruh fenomena globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain persaingan antar negara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat. Interdependensi antarnegara semakin menguat, tetapi pada saat yang bersamaan kesenjangan power ekonomi dan militer semakin melebar karena agenda dan isu internasional masih dominan dipengaruhi oleh agenda dan kebijakan negara-negara maju. Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumberdaya terbatas, harus lebih hati-hati mengatasi permasalahan yang dihadapi, lebih aktif memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, dan lebih baik dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya.[2]

Secara mendasar, isu/fenomena global yang akan terus mewarnai, mempengaruhi, dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini adalah:

  1. Fluktuasi Harga Minyak Dunia, oleh karena itu kerjasama untuk menjaga kestabilan harga minyak dunia mutlak diperlukan. Di samping itu, perlu adanya kesepakatan di antara negara-negara non produsen minyak untuk meminimalisir konsumsi minyak dan berusaha mencari barang substitusi lain yang lebih ramah lingkungan.
  2. Perubahan Iklim, upaya kerjasama untuk mengurangi laju dan memitigasi dampak pemanasan global semakin meningkat, tetapi secara bersamaan jalannya pembangunan negara berkembang menjadi terbatas. Ini memang menjadi PR ke depan bagi negara-negara yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor industri. Negara-negara berkembang ini harus mengakselerasi diri dalam bidang teknologi untuk meminimalisir residu dari proses industri yang berdampak pada lingkungan.
  3. c.       Krisis Ekonomi, Interkoneksi perekonomian internasional menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi. Sehingga diperlukan penguatan transparansi dan pengawasan ekonomi dan keuangan internasional, namun pada saat yang bersamaan juga meningkatkan tekanan-tekanan dan intervensi terhadap perekonomian negara berkembang.
  4. d.      Dominasi Negara-Negara Maju, peta perpolitikkan dunia dalam beberapa tahun mendatang dirasa masih akan dikuasai oleh negara-negara besar yang memiliki peran cukup signifikan dalam mempengaruhi sistem perekonomian dunia.
  5. e.       Dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional, dan mengurangi adventurisme politik luar negeri yang mendorong instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Meningkatnya upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dengan memperkuat kemampuan daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional.
  6. f.       Perubahan Kekuatan Dunia,  kelak Amerika tidak hanya beridiri sendiri sebagai negara besar dan super power. meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina dan India, serta menguatnya leverage Rusia akan menyebabkan pergerakan kekuatan dunia yang lebih menyebar dan tidak hanya akan dikuasi oleh satu negara saja.

 

Dari pemaparan di atas jelas sejak periode tahun 1970an hingga akhir tahun 1990an semua aspek kehidupan berubah dengan cepat. Aspek kehidupan yang berubah itu meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan yang paling penting adalah keamanan yang berubah secara relatif dinamis. Dalam konteks keamanan dunia internasional, hal ini dapat dipahami dalam pendekatan teoritis bahwa pada dasarnya manusia selalu dipengaruhi dan ingin dipengaruhi oleh gejala kekuasaan (the phenomenon of power). Keinginan dasar manusia untuk sejahtera dan kuat direfleksikan oleh perjuangan antar negara untuk memperluas kekuatan pengaruh. Ini tentunya akan berkorelasi langsung dengan membawa negara dalam persaingan dengan negara tetangganya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan kepentingan ini kadang-kadang membawa ke peperangan. Selama kepentingan negara untuk sejahtera dan aman itu ada, maka perjuangan antar negara untuk menyusun kekuatan antar bangsa tidak akan pernah berakhir.[3]

Di antara sekian banyak kecenderungan perubahan di abad ke-21 yankni globalisasi ekonomi, difusi global dari teknologi, gelombang demokrasi, perubahan sistem internasional dari nation state ke region state, terjadinya multi polaritas dunia. Ini tentunya akan mempengaruhi perubahan konsep security nasional. Konsep secutity nasional menjadi semakin luas  tidak hanya pada isu-isu militer. Tetapi dengan munculnya isu-isu global, mengakibatkan pertimbangan geostrategic tidak lagi mendominasi agenda politik luar negeri. Saat ini pengertian security lebih komprehensif dan bersifat multi dimensi. Security ekonomi secara esensial mulai meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi, membuaka komunikasi laut (open sea lane of communication). Praktek perdagangan bebas, akses finansial yang meluas dan bebas, masalah security lingkungan (polusi, kerusakan hutan, efek rumah kaca), semuanya menunjukkan pengertian keamanan yang bersifat lebih luas non military security (masalah pengungsian, terorisme, dll).

Konsekuensi perencanaan pertahanan (defence planning) menuntut kesadaran akan interaksi antara ekonomi, sosial, demografi, ekologi, dan ancaman lainnya, yaitu aspek diluar konteks politik militer tradisional. Dengan ini, membangun strategi militer di masa depan perlu berbicara dengan pakar sosiologi. Pakar lingkungan, ekonomi, dan pakar lainnya. Kondisi internal negara tetangga merupakan salah satu aspek yang penting yang harus diperhitungkan oleh perencanaan pertahanan dunia.

 

  1. a.      Perubahan Fokus Konflik

Secara singkat konflik akan dihasilkan oleh sekelompok negara yang akan mengendalikan sumber energi, perikanan atau sumber daya laut dan bahan-bahan mentah. Perang tidak akan lagi terjadi untuk menyerang teritorial negara lain, kecuali proses negosiasi gagal, sebab permulaan perang ini sering gagal mencapai tujuan (seperti yang berkepanjangan di Irak dan Iran). Sebagai penggantinya adalah penguasaan ruang angkasa. Usaha akan diarahkan pada pengendalian dan eksploitasi sumber daya alam pada daerah-daerah yang belum dieksplorasi.[4]

Negara-negara yang mendomiasi kekuasaan laut dan udara akan mengendalikan dunia, dan ini berkaitan erat dengan kemampuan menguasai teknologi. Konflik masa depan dapat lebih bersifat perang teknologi tinggi dengan intensitas tinggi antara negara-negara pasca industri. Inti dari perang di masa depan, tidak akan merusak secara total pihak musuh, jadi walaupun terjadi perang akan sebisa mungkin meminimalkan kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi pada dasarnya ada semacam pergeseran dari teori perusak massa ke strategi militer yang dibangun dengan teknologi melumpuhkan musuh dengan meminimumkan pertumpahan darah.[5]

 

Kerjasama Politik & Keamanan ASEAN dalam Mewujudkan Keamanan Regional

 

Sumber konflik di Asia Pasifik masa depan tetap akan terpengaruh oleh perkembangan globalisasi. Maka dengan kata lain sumber-sumber konflik yang mungkin masih akan tetap muncul lebih disebabkan oleh minyak bumi, perikanan, arus mobilitas penduduk, kultur agama, lingkungan, dan terorisme. Cina dan Jepang pada dasarnya saling memperhatikan kecepatan modernisasi kekuatan militernya untuk menguasai laut Cina Selatan. Jika kita tarik dalam konteks Asia Tenggara, ancaman Cina telah membuat Vietnam bergabung dalam kelompok ASEAN. Di lain sisi Indonesia harus mampu memanfaatkan posisinya di antara dua benua dalam hal lalu lintas perdagangan laut dan memperhitungkan pengaruh kekuatan milter di antara ke dua benua ini (Asia dan Afrika), terutama dalam hal penguasaan laut.

Kontroversi perjanjian ekstradisi dan tahanan Indonesia-Singapura masih berlangsung. Permasalahan ini telah berdampak pada terganggunya hubungan Indonesia-Singapura. Percobaan kudeta kembali terjadi pada tahun 2007 di Filipina,namun penanganan cepat, tegas dan sigap menyebabkan upaya inkonstitusional kembali mengalami kegagalan. Perkembangan demokrasi di Thailand menunjukkan kemajuan dengan disepakatinya konstitusi baru. Akan tetapi, kelangsungan demokrasi di Thailand masih rawan terhadap perebutan kekuasaan antara sipil dan militer.

Isu demokratisasi dan peristiwa kekerasan berdarah di Myanmar telah menyebabkan negara tersebut dan negara-negara ASEAN menjadi pusat perhatian kalangan masyarakat internasional. Tekanan terhadap junta militer Myanmar untuk melanjutkan arus demokratisasi semakin menguat. Kerusuhan Malaysia pada tahun 2007 akibat menguatnya tuntutan dari kaum minoritas keturunan Cina dan India atas diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sempat menggoyahkan stabilitas politik negara tersebut. Bagi Malaysia, bila tidak tertangani, maka perkembangan ini akan mengarah pada reformasi di negara tersebut.

Dalam konteks stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan masih mewarnai kawasan ini seperti konflik yang bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, bajak laut dan penyelundupan. Pembangunan kepercayaan dan peningkatan kerjasama di kawasan dalam mengatasi masalah-masalah ini terus dilaksanakan. Namun demikian, permasalahan ini menyebabkan setiap negara berupaya melakukan kekuatan militer untuk mencegah. [6]

Membangun hubungan yang tangguh antar sesama negara-negara regional jelas menuntut beberapa landasan yang harus dipatuhi antar sesama negara yang bergabung dalam kesatuan regional tersebut. Berbicara masalah ketangguhan suatu relasi, maka juga akan berkaitan dan berdampak langsung akan tuntutan sikap, mental, dan cara pikir kebangsaan yang kuat dan penuh akan integritas. Jika landasan ini tidak terpenuhi dalam menjalin kerjasama regional maka ketangguhan hubungan antar bangsa akan sulit diwujudkan.

Di bidang politik/keamanan, Carlyle A Thayer (Southeast Asian Affairs, 2011) menyebut ada tiga faktor yang memengaruhi dinamika politik/keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini. Pertama, bertambahnya ketegangan dalam hubungan China-AS; kedua, meningkatnya kembali keterlibatan AS di Asia Timur; dan ketiga, peningkatan keagresifan China di Laut China Selatan. Ketiga faktor ini merupakan ujian yang serius bagi ASEAN, yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan pendorong utama (primary driving force) dalam penyelesaian isu-isu regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka para petinggi-petinggi negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan regional ASEAN. Agenda ASEAN Defence Ministerial Meeting, pada dasarnya difokuskan pada bagaimana mewujudkan kondisi keamanan kawasan yang lebih stabil dan damai sehingga negara-negara lainnya di dunia bisa datang ke ASEAN dengan aman. Kerja sama praktis seperti kerja sama regional hingga penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. “Termasuk di dalamnya keamanan maritim dengan merealisasikan code of conduct (kode etik) yang jelas di antara negara-negara anggota ASEAN”. Soal keamanan dan terorisme juga menjadi agenda utama.[1]

Selain itu, ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) diperluas dengan melibatkan kerjasama delapan negara mitra, yakni Amerika Serikat, Rusia, RRT, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Akan ada lima wilayah kerjasama ADMM plus 8 ini. [2]

  1. Indonesia akan bermitra dengan AS untuk menangani masalah kontra terorisme.
  2. Peacekeeping center dan operation akan ditangani Filipina dan Selandia Baru.
  3. humanitarian assistance and decelerated akan ditangani Vietnam dan RRT.
  4. military magazine akan dikerjasamakan antara Singapura dan Jepang.
  5. masalah keamanan maritim akan ditangani Malaysia dan Australia

Para menteri pertahanan ASEAN juga sepakat mengadakan latihan bersama untuk menanggulangi bencana yang kerap terjadi di lingkungan negara-negara Asia Tenggara.


[1] Menhan Ingatkan Pentingnya Standar Keamanan Bersama ASEAN. www.tempo.com (diakses 30 November 2011).

[2] ADMM akan Libatkan AS, Rusia, dan RRT. www.presidenri.go.id. (diakses 30 Nov 2011).

 


[1] Wan Usman, dkk. 2003. Daya Tahan Bangsa. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Hal: 267

[2] Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008 . www.dephan.go.id. (diakses 30 November 2011).

[3] Harold Nelson. 1999. Future Conflict, Future Battlefields: A Global Perspective. Australia. Deakin University Press. Hal: 134.

[4] George Friedman. 2009. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century. New York: Doubleday. Hal 35-36.

[5] Mohan Malik. 1999. Source and Nature of Future Conflict. Australia: Deakin University Press. Hal :256.

[6] Ibid.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s