Faktor yang Berpengaruh terhadap Proses Integrasi Nasional Suatu Bangsa Menurut William Liddle

Kata integrasi berasal dari bahasa inggris, ”integration” yang berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi juga berarti proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian, sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Webster’s New Collegiate Dictionary menguraikan to integrate sebagai:[1]

  1.  to form or blend into a whole;
  2.  to unite with something else;
  3. to end the segregation orf and bring into comoon and equal membership in society or an organization.

 

  1. A.    Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Integrasi nasional adalah sebuah proses yang mutlak memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. Proses integrasi nasional biasanya akan banyak dipengaruhi oleh aspek Sosiologis dan Antropologis. Dalam proses integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum dalam masyarakat yang dijadikan patokan utama. Tidak hanya disepakati oleh sebagian besar orang (etnik), akan tetapi lebih daripada itu nilai-nilai umum tersebut harus dihayati melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi.[2]  Proses ini pernah dibuktikan oleh kesepakatan bersama dalam sumpah pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik dengan semboyannya; satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.

Integrasi suatu bangsa terjadi karena adanya perpaduan dari berbagai unsur, seperti suku bangsa, tradisi, kepercayaan atau agama, sosial budaya, dan budaya ekonomi sehingga terwujud satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk jati diri suatu bangsa. Menurut Liddle, suatu integrasi nasional yang tangguh hanya bisa berkembang apabila : [3]

  1. Sebagian besar anggota suatu masyarakat bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik di mana mereka menjadi warganya.
  2. Apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat diatas wilayah negara tersebut.

Suatu konsensus nasional mengenai bagaimana  suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan, melalui suatu konsensus nasional mengenai “sistem nilai” yang akan mendasari hubungan-hubungan sosial di antara anggota suatu masyarakat negara. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:[4]

  1. Melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan, perasaan, keinginan dan ukuran penilaian.
  2. Mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial.
  3.  Terciptanya kesadaran dan kesediaan untuk mencapai suatu  konsensus.
  4. Mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur-kultur etnis yang ada.
  5.  Kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi.
  6. Mengakomodasi timbulnya etnis.
  7. Upaya yang kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi.
  8. Menghilangkan pengkotak-pengkotakan kebudayaan.

Dalam konteks Indonesia, maka proses integrasi nasional haruslah berjalan alamiah, sesuai dengan keanekaragaman budayanya dan harus lepas dari hegemoni dan dominasi peran politik etnik tertentu. Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang di atas konsensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Adapun batas-batas konsensus nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Batas Konsensus Nasional

 

Dalam buku berjudul Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesia Case Study, William Liddle menulis bahwa masalah integrasi bangsa timbul dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal.

Gambar 3.2 Dimensi Integrasi Bangsa

Bagan di atas sedikit banyak menjelaskan bahwa masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses integrasi dipengaruhi oleh 2 dimensi, yang pertama adalah dimensi horizontal primordial, berupa masalah yang disebabkan karena adanya perbedaan ras, suku, dan agama. Dalam konteks ini jelas masalah SARA merupakan penyulut utama konflik jika masing-masing golongan tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap golongan yang lain. Dan dimensi vertikal berupa masalah yang ditimbulkan oleh muncul dan berkembangnya semacam jurang pemisah (gap) antara golongan elit nasional yang sangat kecil jumlahnya dengan mayoritas terbesar rakyat biasa (massa). Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakkan seringkali membuat suatu kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, dan hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu. Hal ini tentunya akan menimbulkan pergolakan pada masyarakat yang merasa terintimidasi dan terugikan oleh kebijakan yang dibuat tersebut. Berdasarkan dua dimensi tersebut, maka perlu kiranya memandang suatu bentuk integrasi nasioal dengan upaya meminimalisir masalah-masalah dari dimensi vertikal dan horizontal dalam suatu negara.

 

  1. B.     Papua

Papua, pada awalnya dikenal dengan nama Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Nama Irian Jaya tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2000. Berdasarkan aspirasi masyarakat Papua yang menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua, DPRD Provinsi Irian Jaya, melalui Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/2000 tertanggal 16 Agustus 2000 mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Pada tahun 2004, wilayah Papua dibagi oleh Pemerintah menjadi dua provinsi; wilayah bagian timur tetap memakai nama Provinsi Papua, sedangkan wilayah bagian barat diberi nama Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) yang kemudian berubah nama menjadi Papua Barat.[5]

Tatanan politik di tanah Papua relatif belum berkembang dan cenderung diwarnai oleh isu-isu separatisme. Penyaluran aspirasi masyarakat di Papua belum berlangsung sebagaimana yang diharapkan, baik oleh masyarakat Papua sendiri maupun oleh Pemerintah. Demikian pula kehidupan ekonomi masyarakat Papua pada umumnya masih tertinggal dari daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan, antara lain, karena lokasi yang terisolasi dengan tingkat aksesibilitas infrastruktur yang sangat kurang; rendahnya taraf sosial ekonomi, dan masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal. Kesenjangan ekonomi masyarakat Papua mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat yang masih sederhana.

 

  1. 1.      Otonomi Khusus Papua

Berbagai kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Aspirasi dan tuntutan yang berkembang itu, kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus bagi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah paerah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua. Kebijakan otonomi Khusus merupakan suatu kebijakan yang bernilai  strategis dalam rangka peningkatan  pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua.

Secara ideal, pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakkan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang berorientasi pada program pembangunan tanah dan masyarakat Papua melalui kebijakan yang disebut kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (The New Deal Policy for Papua).

Hampir satu dasawarsa lebih namun kebijakan ini belum mampu diimplementasikan secara efektif dan masih terdapat kesenjangan dalam realitas. Dalam pandangan masyarakat Adat Papua pada evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan otonomi khusus Papua otonomi khusus tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat adat Papua. Sebagai konsekuensi dari penilaian ini, Dewan Adat Papua (DPA) pada bulan Agustus 2004 atas nama masyarakat adat, menyatakan menolak dan mengembalikan Otonomi Khusus Papua.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua, pemberlakuan Otonomi Khusus belum dapat meningkatkan pemahaman yang sama terhadap proses pembangunan di Papua. Pembangunan di Papua masih berjalan apa adanya. Belum banyak perubahan yang berarti dalam peningkatan pembangunan di Papua. Pemahaman konsepsi Wawasan Nusantara juga belum sepenuhnya difahami oleh seluruh elemen masyarakat di Papua. Terbukti, beberapa gerakan separatis masih muncul dengan kasat mata. Padahal, Kebijakan Otonomi Khusus telah diberlakukan di Papua. Dengan demikian, perlu ditingkatkan hubungan sistemik antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan di Papua guna mendukung Otonomi Khusus. Hal ini penting dilakukan mengingat pemberian Otonomi Khusus Papua ternyata belum mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat untuk memperjuangan kemerdekaan Papua.

Padahal jika kita ingin menelisik lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidaklah lahir dari suatu kevakuman. Menurut Solossa (2005:26), secara formal, gagasan untuk mencari penyelesaian politik yang menyeluruh terhadap masalah Papua dibicarakan dalam persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada akhirnya Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, berkeinginan untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Namun dalam kenyataannya banyak aspek yang menghambat proses percepatan pembangunan di Papua itu sendiri.

  1. 2.      Alasan Masyarakat Papua Ingin Merdeka

Berikut adalah beberapa alasan masyarakat Papua ingin memerdekakan diri dari Indonesia:

  1. Selama puluhan tahun mereka diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia.
  2. Merasa tidak mendapatkan hak-hak politiknya (political rights)
  3. Tidak mendapatkan persamaan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa
  4. Tidak terlibat langsung dalam proses pembangunan,
  5. Tidak mendapatkan keamanan dan ketentraman
  6. Dianggap sebagai warga negara kelas dua, baik dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan maupun dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri.
  7. Hasil pembangunan yang belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua selama puluhan tahun.
  1. C.    Implementasi Otonomi Khusus Papua Secara Tulus dan Holistik Menuju Integrasi Nasional dengan Mereduksi Masalah Horizontal & Vertikal

Jika kita mau menelisik kembali lebih jauh pemberlakuan Otonomi Khusus Papua ini pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang cukup baik. Diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki kewenangan yang sangat luas. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur segala sesuatunya bagi peningkatan kemakmuran masyarakat berdasarkan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Melalui kebijakan Otonomi Khusus, juga diharapkan penyelenggaraan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, terbuka lebar dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Sumber keuangan, baik bantuan Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat maupun  Pendapatan Asli Daerah akan menjadi lebih besar, termasuk di dalamnya pembagian keuangan menjadi 80 % untukdaerah berbanding 20 % untuk Pemerintah Pusat.

Proses integrasi Papua melalui Otonomi Khusus Papua ini diharapkan mampu mereduksi masalah-masalah yang timbul dalam perspektif vertikal dan horizontal. Kita sejatinya harus memahami betul bahwa dimensi vertikal dalam integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan prilaku elite dan masa dengan cara menghilangkan, mengurangi perbedaan kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Masyarakat Papua yang selama ini selalu dijadikan kaum yang termarjinalkan dan minoritas harus difasilitasi agar mendapatkan hak-hak yang sama tanpa adanya intimidasi dari penguasa selaku pemangku kebijakan. Dalam dimensi horizontal perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan antara kelompok- kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan- perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial atau kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor -faktor tersebut. Isu-isu primordialisme seharusnya tidak dijadikan alasan masyarakat Papua tidak mendapatkan hak-hak dasar sepenuhnya.

Beberapa hal yang bisa dilakukan dan direkomendasikan untuk mengimplementasikan integrasi nasional Papua dalam mereduksi masalah-masalah yang timbul dalam dimensi Horizontal dan Vertikal di Papua antara lain:

  1. Horizontal
  1. Memahami secara lebih jauh Kompleksitas ‘masyarakat Papua’. Masing-masing kelompok memiliki perbedaan hierarkial dalam hal kemampuan beradaptasi dengan perkembangan yang ada di lingkungannya. kita perlu  memahami kompleksitas relasi-relasi sosial yang ada dalam satu kesatuan masyarakat. Masyarakat seringkali bukanlah suatu kesatuan yang compact, tetapi merupakan jaringan hubungan kekuasaan yang tidak selamanya equal.
  2. Menghentikan gerakan separatis dengan minimalisasi konflik suku dan golongan.
  3. Membatasi gelombang urbanisasi  yang terus masuk ke Papua untuk mengais rizki Otsus. Jika tidak diantisipasi maka ‘tenggelamnya ras Melanesia’ menjadi kenyataan. Mayoritas penduduk Papua dari Melanesia berganti menjadi Asia Muslim.
  4. Membatasi kegiatan penyiaran agama yang sering kali mengabaikan etika. Hal ini berimplikasi pada Indoktrinasi fanatik buta penyiar agama penyebab konflik antar pemeluk agama yang sangat berpotensi menimbulkan konflik.
  1. Vertikal
  1. Minimalisasi peran militer dalam mengintimidasi masyarakat Papua. Dengan dalih pembangunan kesejahteraan rakyat dan doktrin Indonesia harga mati!, Papua harga mati!. Konflik militer dalam arti bersenjata TPN/OPM versus TNI/POLRI adalah konflik laten dan akut penyelesaiannya.
  2. Meningkatkan keberpihakan penguasaan asset ekonomi dan bisnis keberpihakan pada rakyat Asli Papua bukan hanya untuk segelintir orang atau golongan.
  3. Stop menganggap Papua sebagai sumber kapital dengan mengatasnamai kepentingan nasional. Sisi gelap kapitalisme yang hadir dalam  selimut modernitas yang muncul  dalam bentuk kredo-kredo pembangunan di mana modernitas muncul dalam wajah yang bengis dan senantiasa tidak ramah.
  4. Membuka ruang gerak kultural lebih besar kepada orang Papua  sehinga suara-suara yang termarjinalkan diberikan  tempat dan ruang  ruang yang bersifat komunikatif dalam mendefinisikan identitas kultural mereka yang beraneka warna.
  5. Menjalankan keadilan bagi yang lemah. Negara harus berperan aktif dalam melakukan langkah  afirmatif untuk kelas -kelas sosial tertindas serta menjamin  hak-hak kultural warga Papua yang sudah diatur konstitusi.
  6. Negara harus memberikan kesempatan terjadinya   proses-proses pencarian keadilan terhadap  persoalan-persoalan luka di masa lalu  termasuk menyelesaikannya  dengan asas keadilan bagi pelanggaran hak-hak kemanusiaan di Papua. Pendekatan keamanan yang selama ini berjalan hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang betul-betul khusus.
  7. Evaluasi Otonomi khusus. Implementasi  Otsus pada hari ini justru membawa masalah besar bagi Papua. Papua tidak dilihat secara utuh, otonomi khusus justru membawa bencana sosial  ekonomi dan kultural baru.


[1] Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition. 2010. America: Merriam-Webster.

[2] Nurseno. 2004. Kompetensi Dasar Sosiologi. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Hal 32.

[3] Koentjaraningrat. 1993. Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hal: 56.

[4] George Ritzer. 2000. Teori Sosiologi Modern. Yogyakarta; Kencana. Hal 56.

[5]  Siti Komariah. Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua. Jurnal Sekretarian Negara Republik Indonesia, 15 Januari 2009. Hal: 6

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s