Perbedaan Konsep Negara & Pemerintahan, serta Pandangan Konsep Negara antara Thomas Hobbes & JJ Rousseau

  1. 1.      Perbedaan Negara & Pemerintahan

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Kata negara sendiri berasal dari bahasa Inggris (state), Bahasa belanda (staat), Bahasa Perancis (etaat) yang sebenarnya kesemua kata itu berasal dari Bahasa Latin (status atau statum) yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Di mana makna luas dari kata tersebut juga bisa diartikan sebagai kedudukan persekutuan hidup manusia. Dalam penganyaman bahwa Aristoteles (384-322), dalam buku Politica merumuskan pengertian negara sebagai polis yaitu negara kota, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara, dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga serangan musuh.[1] Asal mulanya terjadi negara dapat juga dilihat berdasarkan pendekatan teoritis, antara lain :

1)      Teori Ketuhanan, negara terjadi atas kehendak Tuhan, nampak pada UUD nya atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, penganutnya adalah Agustinus, Yulius Stahi, Haller, Kranenburg dan Thomas Aquinas.

2)      Teori Perjanjian Masyarakat, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat yang mengikat diri untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Penganutnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau dan Montesquieu

3)      Teori Kekuasaan, negara terjadi karena adanya kekuasaan yang paling kuat. Penganut teori ini adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles.

4)      Teori Hukum Alam, negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

Negara sebagai organisasi kekuasaan teori ini dianut oleh H.A.Logemann dalam bukunya Over De Theorie van Eeen Stelling Staatsrecht. Dikatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.[2] Pandangan ini kemudian diikuti oleh Harold, J. Laski, Max Weber dan Leon Duguit. Sifat Hakekat Negara Menurut Prof. Miriam Budiardjo:

1)      Sifat memaksa

2)      Sifat monopoli

3)      Sifat mencakup semua

Pada dasarnya negara mempunyai tujuan masing-masing, namun tujuan akhirnya sama yaitu menciptakan kebahagian pada rakyatnya. Dengan adanya tujuan negara harus melaksanakan dua tugas umum berikut :

1)      Harus mengatur penghidupan dalam negara sebaik-baiknya.

2)      Negara harus mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan melalui aparatur yang berkuasa dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa pendapat mengenai tujuan negara antara lain :

1)      Plato yaitu, memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

2)      Roger F. Soltau yaitu, memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin.

3)      Horald J. Laski yaitu, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal.

4)      Thomas Aquino dan Agustinus yaitu, untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

Pemerintahan secara Harafiah didefinisikan sebagai segala urusan yg dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Definisi pemerintah dalam KBBI adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu negara atau bagian negara; dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu negara seperti kabinet dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu DPR, MPR dan presiden.[3]

Jika kita mau menelisik dari sudut pandang yang jauh lebih luas, maka pemerintah pada dasarnya berisi kumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan sebuah wadah orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalam sebuah lembaga yang disebut negara serta mengurusi masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Jadi pada intinya pemerintahan dapat disimpulkan sebagai segala bentuk upaya dan usaha yang dilakukan segenap angota pemerintah dalam konteks sebuah negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dengan fungsinya menjalankan kepentingan umum yang bersifat kenegaraan.

1)      Menakar Legtimasi Politik Pemerintahan

Sebagaimana kita pahami bahwa suatu pemerintahan maupun lembaga perwakilan tidak akan mungkin untuk berjalan efektif tanpa adanya legitimasi politik penuh dari rakyat. Pemerintah negara sebagai lembaga penataan masyarakat yang memegang kekuasaan politik utama harus memiliki pendasaran yang sah (legitimasi) atas kekuasaan yang dijalankannya agar ia dapat efektif. Secara rasional, pemerintah manapun di dunia tidak mungkin lagi menyandarkan klaim wewenang dan kekuasaannya atas dasar kekuatan fisik angkatan perang (militer) yang represif atau mitos-mitos feodalistik maupun teokratik. Klaim-klaim yang bersifat tidak rasional dan dipaksakan sekian lama akan semakin ditinggalkan sejalan dengan kemajuan gerakan-gerakan pemikiran kritis filsafat dan politik.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa legitimasi yang rasional dan objektif, suatu pemerintahan tidak akan mungkin berjalan efektif.[4] Dari sini dapat ditekankan bahwa legitimasi politik tidak selalu sama dengan legitimasi moral (etis-filosofis). Legitimasi politik secara sederhana dapat dipahami sebagai legitimasi sosial (sosiologis) yang telah mengalami proses artikulatif dalam institusi-institusi politik yang representatif. Proses tarik menarik kepentingan kekuasaan yang telah tersimpul menjadi keputusan politik itu disebut memiliki legitimasi politik. Artinya, legitimasi politik dapat dipahami pula sebagai legitimasi sosiologis yang telah mengalami proses transformasi politis. Sedangkan legitimasi moral (etis) mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral.[5]

Suatu legitimasi dapat pula mengalami krisis bila seseorang atau lembaga yang memiliki legitimasi itu tidak memiliki kecakapan (skill) yang cukup untuk melakukan pengelolaan (manajemen) negara secara keseluruhan. Dalam hal ini legitimasi perlu diikuti oleh capability dan capacity untuk mengimplementasikan program yang langsung menyentuh rakyat; rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi. Keamanan dan kesejahteraan rakyat adalah ukuran utama dalam menilai kemampuan legitimasi kapabilitas pemerintahan. Dengan demikian,  dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang legitimated tidak selalu berbanding lurus dengan kecakapannya. Bahwa pemerintahan yang legitim (sah) tidak selalu cakap dalam mengelola negara adalah hal yang harus kita sadari sebagai hal tersendiri.[6]

  1. 2.      Negara Sebagai “Leviathan” Bagi Hobbes

Hobbes membahas tentang kodrat egoistis serta anti sosial dari manusia yang dikemukakan sebagai “leviathan”.[7] Konsep ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah egois, bagaimana kehidupan bermasyarakat itu menjadi mungkin di antara makhluk-makhluk yang keji dan buas ini? Hobbes menjawab bahwa karena pemeliharaan diri menjadi kepentingan asasi setiap individu, saling menerkam menjadi tidak rasional, sebab berlawanan dengan kepentingan asasi itu. Karena Hobbes membayangkan sebuah keadaan “the state of nature”, saat manusia-manusia mengadakan kontrak sosial, atau semacam perjanjian damai yang menjadi dasar kehidupan sosial. Akan tetapi karena perjanjian macam ini rapuh, mereka menyerahkan kekuasaan dan hak-hak kodrati mereka semua kepada sebuah lembaga yang disebut negara.

Bagi Hobbes, perjanjian tanpa pedang adalah omong kosong belaka, dan tidak ada kekuatan yang mengamankan manusia. Karena itu, manusia butuh negara yang dapat memonopoli penggunaan kekerasan. Negara ini hanya memiliki hak atas rakyat untuk memaksakan norma-norma dan ketertibannya, dan tidak memiliki kewajiban, dan oleh sebab itu bersifat absolut. Dengan istilah “leviathan” dilukiskan bahwa negara tidak ubahnya seperti monster raksasa purbakala yang hidup di lautan. Namun, dalam gambar sampul buku itu dilukiskan bukan sebagai manusia raksasa yang terdiri atas banyak manusia-manusia kecil. Ini mengingatkan kita akan macroanthropos (manusia besar) dalam buku Plato Politeia.

Hobbes juga menyinggung perihal peran agama dalam kehidupan sosial. Hobbes lebih jauh berpendapat bahwa agama turut berperan sebagai sarana kontrol sosial yang juga mencakup tipu muslihat dan angan-angan yang menyesatkan dalam rupa rangsangan terhadap rasa takut atau takhayul. Agama bersumber dari rasa takut manusia, maka bisa berfungsi memperbesar rasa takut itu untuk menciptakan ketertiban. Dengan fungsi ini, agama harus orthodox, dan menurut Hobbes mengajarkan sebuah ajaran bi’dah adalah sebuah kejahatan, sebab akan memunculkan anarki. Bersama Machiavelli, dia setuju bahwa agama dapat dipakai sebagai instrumen politik.[8]

Ajaran Hobbes tentang absolutisme negara dan peran instrumental agama ini mendukung monarkisme. Hobbes mendukung bahwa raja hars memiliki kekuasaan mutlak atas rakyatnya. Baginya, demokrasi itu lemah, keropos, dan hanya bisa dilakukan di negara-negara kecil. Dalam negara yang besar pemerintahan haruslah absolut agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakstabilan politis. Raja haruslah seorang yang kuat dan memaksakan kehendak-kehendaknya secara efektif. Dewasa ini, secara sia-sia orang mengecam teori absolutisme Hobbes itu, banyak negara menggembar-gemborkan demokrasi dan menolak absolutisme, tapi dalam praktik diam-diam atau secara kasar malah mewujudkan teori Hobbes itu di berbagai bidang kehidupan sosial.

  1. 3.      Sebuah Ajaran “Kontrak Sosial” JJ Rousseau

 

Dalam kenyataan manusia sudah menjadi mahkluk berbudaya; lalu apakah manusia harus kembali ke hutan? Rouseau memang terkenal dengan semboyannya “Retournous a la nature”, tetapi semboyan ini jangan sepenuhnya dipahami sebagai pembubaran masyarakat dan kebudayaan. Seperti para filsuf pencerahan lain, Rouseau ingin mengusulkan sebuah susunan masyarakat yang bebas, bahagia, dan manusiawi, berdasarkan asas-asas kodrati manusia, yakni bukan rasionalnya, melainkan kehendak dan perasaannya. Hubungan-hubungan sosial selayaknya tersusun sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota masih menjadi tuan bagi diri sendiri dan bebas seperti keadaan asalinya. Utopia romantic semacam ini termuat dalam bukunya Du Contract Sosial.[9]

Ajaran tentang kontrak sosial yang sudah dirintis locked dan Hobbes, sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan teori-teori politik modern. Rousseau menambahkan sebuah versi yang sama sekali berbeda dari ajaran kedua filsuf tersebut. Berlainan dengan Hobbes, dia tidak percaya akan kemanjuran sebuah paksaan untuk menciptakan suatu tatanan politis, sebab paksaan tidak memiliki kekuatan akan moral yang sejati. Berlainan dengan Locke, dia juga tidak percaya mendasarkan sebuah masyarakat suatu hak tidak bersifat kodrati, melainkan produk budaya yang cenderung korup.

Menurut Rouseau, keadaan asali itu baik dan membahagiakan, tetapi sayang bahwa jumlah kendala yang dihadapi manusia lebih banyak daripada jumlah sumber untuk mempertahankan diri. Dengan kata lain, keadaan asali itu cenderung merosot juga. Oleh karena itu, manusia harus membentuk persekutuan untuk melestarikan keadaan asali itu. Di dalam persekutuan itu para individu diharapkan dapat mempertahankan keadaan asalinya, yaitu: hanya patuh kepada dirinya sendiri atau merdeka. Persekutuan ini akan menciptakan sebuah lembaga moral kolektif yang disebut “negara”, bila dianggap pasif atau “kedaulatan” dianggap aktif. Secara kolektif para anggotanya disebut rakyat, dan secara individual disebut “warganegara”. Dalam lembaga ini kehendak individu tunduk pada kehendak umum yang diangap lebih mencerminkan kepentingan real daripada kehendak individu. Jadi, motif bagi kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Dalam hal ini Rouseau mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial itu:

1)      Jika dalam keadaan asali ada kebebasan kodrati, sesudah kontrak sosial ada kebebasan sipil.

2)      Kekuatan fisik individu, dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Meski ada perubahan ini, Rouseau tetap berkeyakinan bahwa jika negara diatur dengan hukum tak kurang mencerminkan kehendak rakyat. Bagi Rouseau kebebasan warganya bisa lebih tinggi daripada kebebasan dalam keadaan aslinya.

Negara yang dianggap baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Artinya, di negara itu hukum tak kurang mencerminkan kehendak rakyat. Bagi Rouseau, kedaulatan tak lain daripada pelaksanaan kehendak umum. Dalam negara kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya, sebab dia adalah sumber kedaulatan dan dengan menyesuaikan diri dengan kehendak umum kepentingan realnya dipenuhi. Jika demikian, menurut Rouseau kedaulatan rakyat adalah mutlak. Dalam hal ini dia tidak mendukung adanya lembaga penengah, misalnya: lembaga perwakilan, sebab perwakilan akan mengurangi kedaulatan rakyat. Kedaulatan tidak bisa dibagi menjadi pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislatif), baginya kedaulatan bersifat legislatif dan identik dengan rakyat.

Dengan ajaran ini Rouseau dipandang  sebagai pendukung demokrasi yang paling penting karena mendukung kedaulatan oleh rakyat. Dia adalah pengkritik yang rajin atas monarki inggris yang justru dipuja-puja Montesquieu, dengan alasan bahwa monarki kerap jatuh pada perbudakan atas rakyat. Ironisnya, ajarannya juga kerap dinilai sebagai dukungan atas totalitarianisme. Mengapa? Teori kehendak umum itu ternyata tidak hanya menjadi asas demokrasi tapi juga atas totalitarianisme, dengan anggapannya bahwa kehendak umum selalu benar dan selalu mencerminkan kepentingan umum, ajaran ini membenarkan “tirani mayoritas”, penindasan atas minoritas, dan absolutisme negara demi kedaulatan rakyat.

  1. 4.      Implikasi pemikiran Hobbes dan Rousseau  dalam konteks ketahanan nasional

Dampak pemikiran Hobbes dan Rousseau dalam menjaga ketahanan nasional negara adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan pemahaman keduanya dalam upaya mempertahankan ketahanan negara. Pemikiran yang baik dan konstruktif untuk perkembangan ketahanan bangsa tidak ada salahnya diadaptasi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Ketika membahas tentang ketahanan nasional yang diartikan sebagai kondisi dinamis, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan,  Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maka beberapa pemikiran dari keduanya dapat diadaptasi. Konsep kontrak social dinilai sangat relevan dalam pembentukkan awal suatu negara. Bahwa masyarakat yang bersepakat untuk membentuk suatu negara akan identik dengan penyamaan persepsi bernegara yang biasa tercermin dalam sebuah kontrak social. Munculnya pemikiran bahwa manusia adalah sebagai sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara sudah sangat kuat, dan itu masih dipelihara hingga saat ini.  Hobbes, dan Rousseau sama-sama berangkat dari sebuah pemikiran awal yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah negara adalah karena adanya kesepakatan dari masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat untuk melakukan kesepakata atau perjanjian dan juga membahas tentang asal muasal manusia menurut perspektif masing-masing dari mereka.

Dalam konteks bernegara beberapa pemikiran dasar Hobbes cukup relevan seperti Keinginan untuk mempertahankan kebebasan muncul karena dorongan dari masing-masing individu untuk menyelamatkan diri mereka. Dari berbagai konflik tersebut maka akan timbul perang antara sesama manusia, yang akan menjadikan hidup ini ”kotor, kasar dan pendek”. Menurut hobbes dalam keadaan alamiah tidak ada kepemilikan, keadilan, ataupun ketidakadilan dan yang ada hanyalah peperangan dan ”kekuatan serta penipuan dalam perang merupakan dua kebenaran utama”.  Oleh karena itu, di sinilah peran negara untuk mengatur keadaan asali manusia itu agar tidak terjadi konflik, pengaturan keadaan asali yang kotor ini memang secara logis tidak mungkin diatur secara demokratis perlu adanya kekuasaan dan monopoli negara untuk mengatasi hasrat masyarakat yang cenderung egois dan individualis. Denga adanya peran negara maka kondisi artifisial ini maka manusia tidak lagi dalam keadaan kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil, dan negara diberi hak sepenuhnya untuk menggunakan semua kekuatan dari masyarakat. Tugas negara adalah menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat (the safety of the people). Kesepakatan ini dilakukan manusia untuk menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan adalah dengan menyatukan diri dalam sebuah komunitas yang masing-masing anggotanya tunduk pada sebuah otoritas sentral. Otoritas sentral ini mutlak diperlukan untuk menghindarkan konflik-konflik dan kemungkinan disintegrasi yang muncul dalam suatu negara. Kelebihan dari pemikiran thomas hobbes ini tampak sangat jelas sekali ketika dia berkebalikan dengan para pemikir-pemikir sebelumnya yang menghubungkan antara proses terbentuknya sebuah negara ada hubungan dan kaitannya dengan campur tangan kuasa tuhan. Hobbes mencoba untuk melepaskan pemikirannya dari takhayul yang selalu tercermin pada pemikir-pemikir sebelumnya. Dalam konteks ketahanan nasional jelas pemikiran hobbes sangat relevan untuk menghindari konflik karena hasrat pribadi masing-masing orang yang rentan dengan konflik kepentingan. Kekuasaan dinilai sebagai jalan terbaik untuk menghindarkan konflik serta untuk menciptakan stabilitas keamanan negara dari ancaman internal dari dalam negara itu sendiri.

  1. a.      Kritik terhadap pemikiran Hobbes

1)      Hobbes tidak menyadari akan adanya sebuah benturan-benturan antar kelas-kelas yang berbeda, yang merupakan penyebab pokok terjadinya perubahan sosial.

2)      Pemikiran Hobbes tidak relevan dengan kondisi damai di mana perang dan konflik adalah sesuatu yang sangat mungkin bisa direduksi.

3)      Dalam negara demokrasi paham keabsolutan kekuasaan sangat sulit untuk direalisasikan, yang perlu dilakukan pada negara demokrasi adalah pembagian kekuasaan secara merata.

Selain itu, pemikiran Rousseau tantang Negara yang disokong oleh kemauan bersama akan menjadikan manusia seperti manusia sempurna dan membebaskan manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri seperti yang mencekamnya dalam keadaan alami. Setiap masyarakat yang mangaku bagian dalam kesatuan bangsa tertentu sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi terhadap bangsanya tanpa ada maksud lain yang lebih pribadi atau bahkan hanya dilandasi kepentingan belaka. Kekuasaan legislatif harus di tangan rakyat sedang eksekutif harus berdasar pada kemauan bersama. Rakyat seluruhnya, dianggap sejajar dengan penguasa manapun. Kebaikan Teori Rousseau yang berhubungan dengan ketahan negara adalah sebagai landasan demokrasi modern dan menonjolkan fungsi warga negara dalam masyarakat dan negara. Selain itu, Rousseau mengubah sistem politik penuh kekerasan menjadi musyawarah. Teori dan perjanjian ini juga akan menunjukkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya terutama bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi.


[1] Ahmad Suhelmi. 2004. Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[2] Logemann, J.H.A. 1948. Over de Theorie van een Stelling staatsrecht. Leiden : Universiteit Pers Leiden.

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.

[4] Dalam hal ini suatu rezim pemerintahan yang memiliki etika politik sudah semestinya berdiri tegak di atas legitimasi yang kokoh. Legitimasi yang kokoh ini biasanya lebih bersifat sosiaologis, dalam arti mendapat pengakuan masyarakat dan bersifat yuridis dalam arti berlaku sebagai hukum positif dalam format yuridis ketatanegaraan tertentu, melainkan lebih dalam lagi: legitim (abash) secara etis filosofis.

[5] Franz Magnis Suseno. 1994. Etika Politik. Jakarta: Gramedia. Magnis Suseno menyebutkan hal ini; legitimasi etis menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijaksanaan dari kekuatan politik, melainkan dasar kekuasaan politis itu sendiri. Hal: 60-61.

[6] Hendra Nurtjahjo. 2005. Filsafat Demokrasi. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal: 32-33.

[7] Frederick Copleston. 1963. A History of Philosophy, Volume 3 part 2 (Late Medieval and Renaissance Philosophy), image Books, New York. Hal: 41.

[8] Sari dari teks Leviathan dikutip dari Forrest E Baird (ed). 1997. Modern Philosophy. Prentica Hall: New Jersey. Hal 82-83.

[9] F. Budiman Hardiman. 2004. Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia. Hal: 118.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s