Implementasi Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme di Indonesia

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya.[1] Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua bagian manusia terhadap kehidupannya yang kemudian akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Istilah multikulturalisme dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, yang pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama.

Bagan 1 Unsur Multikulturalisme

Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Kesadaran akan adanya keberagaman mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan ditanggapi secara positif. Pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme. Multikulturalisme bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan, dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi.

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

  1. a.      Charles Taylor & Multikulturalisme

Charles Taylor yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan kultural kita bukan hanya bersifat pribadi atau subyektif, melainkan dibentuk secara sosial. “Tindakan-tindakan kultural kita bersifat “intersubyektif”, artinya kita tidak pernah bertindak sendirian. Makna tindakan kita adalah suatu makna yang dihayati bersama oleh orang lain; makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan tindakan-tindakan kultural kita. Asumsi-asumsi yang berlainan mengenai bagaimana kebenaran harus dinyatakan oleh seorang yang memiliki kebajikan di dalam kehidupan bersama”.

Dalam bukunya yang berjudul Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’ (1990) Charles Taylor memperluas pemikiran politik multikulturalisme dengan memperjelas multikulturalisme itu sebagai bentuk dorongan kepentingan politik kaum minoritas atau kelompok-kelompok subaltern atau kelompok kelas kedua (hak untuk menentukan diri sebagai minoritas/kelompok yang terpinggirkan. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya arus globalisasi dan abad informasi yang cenderung menghilangkan batas-batas (borderless) geografi dan budaya juga berperan penting mempercepat adanya budaya multikulturalisme.[2]

Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Sebenarnya berbicara tentang konsep pluralisme, sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep ‘kemajemukan atau keberagaman”, di mana jika kita kembali pada arti pluralisme itu sendiri bahwa pluralisme itu merupakan suatu “kondisi masyarakat yang majemuk”. Kemajemukan di sini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial dan budaya. namun yang sering menjadi isu terhangat berada pada kemajemukan beragama. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme itu. Dalam konsep pluralisme-lah bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh.

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan ‘klaim keberanan’ (truth claim) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar.

Berbicara masalah multikulturalisme dan pluralisme Indonesia, maka sangat tepat jika kita berangkat dari fenomena yang muncul pada masa pasca orde baru. Tumbangnya rezim orde baru dengan doktrin penyeragamannya melahirkan suatu euphoria perbedaan yang mengarah pada pembentukkan paradigma dan aksi-aksi yang irrasional. Pasca orde baru, Indonesia dipimpin oleh presiden yang cukup memiliki pemahaman akan keragaman. 32 tahun selama masa orde baru masyarakat Indonesia seakan dibuai dengan kebijakkan ineksistensi pluralisme. Sehingga pada masa reformasi euphoria masyarakat terhadap keterlepasan kungkungan rezim orde baru membawa masalah baru yang lebih serius yang disinyalir mampu menimbulkan konflik-konflik antar etnik, agama, maupun golongan. Ini harusnya menjadi perhatian serius bagi para pemimpin bangsa, bahwa ineksistensi pluralism dan multikulturalisme terlanjur mapan dan mengakar secara radikal. Sehingga apapun segala bentuk perubahan yang coba diusahakan akan selalu berhadapan dengan tembok yang tinggi dan kokoh yang tidak mudah untuk dirobohkan begitu saja.

1)      Multikulturalisme dalam Undang-Undang Indonesia[3]

Multikulturalisme Indonesia  tercermin dalam penjelasan

  1. Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.
  2. Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
  3. Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.Dalam keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-Undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia.

Relevansi Multikulturalisme dan Pluralisme bagi Indonesia tercermin dari perbedaan-perbedaan yang selalu terjadi akibat adanya pluralitas budaya, etnis, sistem nilai dan agama harus disikapi dengan suatu dialog untuk menemukan konsensus bersama, bukan dengan kekerasan dan penghancuran satu dengan yang lainnya. Maka, dalam konteks ini multikulturalisme cukup relevan untuk diterapkan dalam suatu masyarakat majemuk (plural) seperti Indonesia. Multikulturalisme yang menonjolkan kesetaraan, solidarisme, keterbukaan serta dialog mampu menjadi titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada dalam rangka hidup bersama dengan semangat kebersamaan. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan dan budaya, baik pemerintah maupun LSM dapat menjadi model untuk menumbuhkan kesadaran multikultural di aklangan masyarakat. Dengan langkah tersebut maka dapat ditumbuhkan dialog budaya multikultural untuk saling memahami antar budaya serta ditumbuhkan kepercayaan terhadap budaya sendiri (identitas diri).

Perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam konteks ke Indonesiaan jelas sangat terlihat pada masa pemerintahan Gusdur. Kita lihat bagaimana Gus Dur membela kaum Ahmadiyah ketika keberadaannya dianggap telah melecehkan Islam, karena seperti itu adalah toleransi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari politik pengakuan. Ini bukan menyoal pelecehan agama, tapi bagaimana kita dengan arif menanggapi perbedaan dengan cara-cara non kekerasan. Akibat logis yang masuk akal bahkan seorang Ustadz Abu Bakar Baasyir pun yang secara garis pemikiran berseberangan sempat Gus Dur bela saat dirinya dipojokkan pemerintah. Pemikiran-pemikiran positif yang patut untuk di contoh adalah Gus Dur mendorong semua kelompok melaksanakan penghayatan identitas budayanya secara konsekuen selama tidak mengganggu ketertiban bersama, tidak mengganggu dan menghambat kelompok lain, tidak melakukan intervensi, apalagi melakukan hegemoni. Gus Dur justru mendorong orang Kristen menjadi orang Kristen sebagaimana seharusnya seorang Kristen yang baik, Gus Dur juga mendorong orang Papua menjadi orang Papua dalam identitas budayanya yang unik. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pluralisme menjadi niscaya dalam kehidupan sosial serta diskursus keberagamaan di negeri ini. Sehingga akan membuka lebar pintu-pintu persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan untuk siapa pun.

Pasca pemerintahan Gusdur advokasi terhadap kaum minoritas mulai tidak mendapatkan tempatnya lagi. Contohnya pada kasus penyegelan tempat ibadah GKI Taman Yasmin yang dilakukan secara sepihak. Sampai saat ini para jemaat GKI Taman Yasmin masih belum menentu. Para anggota jemaat tidak dapat menunaikan hak asasinya untuk beribadah serta menjalankan keyakinan agamanya secara tenang dan khidmat. Padahal kita ketahui bahwa tempat ibadah merupakan bagian dari manifestasi kebebasan beragama yang sangat dijamin dan dilindungi konstitusi. Pembiaran kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di sejumlah daerah membuktikan bahwa negara belum mampu memenuhi dan bahkan cenderung mengabaikan hak-hak kelompok minoritas, sekaligus berlawanan dengan keadaan Indonesia yang dianggap sebagai sebuah negara yang multikultural. Pemerintah pusat dan daerah justru terkesan tunduk terhadap aspirasi kelompok mayoritas dan mengabaikan hak-hak minoritas. Oleh karena itu, kedepannya pemahaman akan multikulturalisme dan pluralisme Indonesia mutlak perlu dipahami secara mendalam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Agar masyarakat dapat menyadari hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar oleh individu lain. Perbedaan yang ada jelas berimplikasi pada banyaknya penafsiran yang berbeda terhadap suatu hal, maka dalam masyarakat yang plural diskusi mutlak diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap suatu hal agar ke depannya konflik dapat diatasi dengan baik.


[1] Muhammad Ali. Menuju Multikulturalisme Global. Dalam Kompas, 3 Januari 2004.

[2] Yusuf Akhyar. 2005. Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat. Dalam seminar “Student Circle” Pusat Studi Islam Paramadina dan Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, 12 Maret 2005.

[3] Multi Kulturalisme & Pluralisme.  risgalutfi.blog.ugm.ac.id. (diakses, 30 November 2011).

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s