PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA OLEH NEGARA, PEMERINTAH, & MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Setiap bangsa sudah pasti mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan dalam hidup dan kehidupan nyata. Cita-cita itu merupakan arahan dan atau tujuan yang sebenar-benarnya dan mempunyai fungsi sebagai penentu arah dari tujuan nasionalnya. Kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan sebuah bangsa untuk melemahkan dan atau menghancurkan setiap tantangan, ancaman, rintangan dan gangguan itulah yang yang disebut dengan  Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional mutlak senantiasa harus dibina dan dibangun serta ditumbuhkembangkan secara terus-menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara yang juga mempengaruhi ketahanan nasional, merupakan hasil usaha pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistimatis dan radikal, yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna dan bulat untuk dijadikan dasar, azas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka kesatuan  Negara Indonesia merdeka. Terbentuknya Pancasila tidak bisa lepas dari keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Indonesia dibawah kolonialisme pada waktu itu.[1] Semangat untuk menentang penjajahan dan menjadi negara yang merdeka seutuhnya merupakan landasan awaln dicetuskannya Pancasila.

Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai golongan serta membuang jauh-jauh  kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Soekarno menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Soekarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat “semua buat semua”. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu dan sebagai perekat kehidupan dan kepentingan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, Pancasila mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan, Kemanusiaan (humanisme), Kebangsaan (persatuan), demokrasi dan keadilan.[2]

B. Ruang Lingkup

  1. Menjelaskan Pancasila sebagai suatu ideologi Bangsa Indonesia
  2. Menjelaskan permasalahan bangsa yang berkaitan dengan Ideologi Pancasila
  3. Memberikan rekomendasi kelompok sebagai upaya meningkatkan ketahanan pemuda di bidang ideologi Pancasila.

BAB  II

PEMBAHASAN

 

  1. A.     Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu negara atau bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas,  identitas,  kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.[3] Oleh karena itu, Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus serta sinergik yang harus selalu didasari oleh pemikiran geopolitik dan geostrategi sebagai sebuah konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan konstelasi yang ada disekitar Indonesia.

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang , serasi dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional.

 

  1. B.     Pancasila Sebagai Ideologi

Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. [4] Menurut  Antoine Destut de Tracy (1836) Ideologi merupakan ilmu tentang terjadinya cita-cita atau gagasan. Lalu dipertegas oleh Daniel Bell sebagai sistem keyakinan untuk memotivasi orang atau kelompok masyarakat untuk bertindak dengan cara tertentu sebagaimana diajarkan oleh ideologi tersebut.[5]

Sesuai dengan sejarah bangsa Indonesia, pemerintah telah menetapkan Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup. Pancasila ini merupakan buah hasil pemikiran bersama para pemikir bangsa yang disusun sebagai bentuk pengintegrasian persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Pancasila sendiri sebagai ideologi terbuka, tidak dapat mengingkari adanya beberapa konsekuensi keberadaannya di tengah ideologi dunia lain.  Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan masyarakat bukan berasal dari luar masyarakat atau dipaksakan dari elit penguasa tertentu.[6] Namun, terbuka kepada perubahan yang datang dari luar, tetapi memiliki kebebasan dan integritas untuk menentukan manakah nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh diubah.

Pancasila memiliki posisi yang bervariasi di dalam struktur negara dan bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, ideologi nasional,  pandangan hidup bangsa dan ligatur atau pemersatu bangsa. Semua ini berbasis pada konsep nilai empat pilar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika). Sebagai konsep tersebut harus berada di dalam koridor yang jelas. Sebagai dasar negara maka Pancasila menjadi acuan peraturan perundang-undangan, sebagai ideologi nasional maka Pancasila adalah arah pembangunan bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup maka Pancasila adalah pembentuk pola pikir sikap dan tingkah laku atau karakter bangsa dan sebagai pemersatu maka Pancasila sebagai pengikut kemajemukan.

  1. 1.      Pembabakan Perjalanan Pancasila

Dalam perjalanan sejarahnya pancasila telah mengalami berbagai perubahan rumusan maupun redaksionalnya, paling tidak sebanyak 6 kali:[7]

Tabel 2.1 Pembabakan Perjalanan Pancasila

Pancasila I

Pancasila 2

Pancasila 3

Pancasila 4

Pancasila 5

Pancasila 6

1 Juni 1945

22 Juni 1945

18 Agus 1945

29 Okt 1949

5 Juli 1959

1966

Sidang BPUPKI

Piagam Jakarta

Sehari setelah kemerdekaan

UUD RIS

Dekrit Presiden

Orde Baru

Realitas sejarah ini menunjukkan bahwa pancasila senatiasa akan menghadapi proses pemahaman antara pihak yang mempertahankan dan pihak yang sebaliknya, sebagai konsekuensi logis di tengah peradaban dunia yang kian tidak menentu.

  1. 2.      5 Sila Sebagai Kesatuan yang Utuh

Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dan landasan etik dalam ketahanan nasional, dengan demikian atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama.
  2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung nilai sama derajat, sama kewajiban dan hak, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.
  3. Sila Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa pluralisme masyarakat Indonesia memiliki nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat, dan menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sebaliknya kepentingan pribadi dan golongan diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.
  4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam  Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tunggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
  5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang dan sikap gotong royong ,dalam suasana kekeluargaan, suka memberi pertolongan kepada orang, suka bekerja keras, dan bersamasama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai ideologi nasional diatur dalam Ketetapan MPR RI No.:XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum diatur dalam Tap. MPRS RI No.: XX/MPRS1966 jo. Tap. MPR RI No.:IX/MPR/1976. [8]

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan dibawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat dan negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik ,dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan tetapi tetap sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya.

  1. D.     Peran Masing-Masing Komponen Bangsa Untuk Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila
    1. Segala macam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari pada hakikat manusia sebagai “monopluralis” yang meliputi susunan kodrat manusia, jiwa dan raga, sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi bediri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan YME.
    2. Dalam bidang politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai Individu (makhluk sosial) yang terjelma sebagai masyarakat. Dalam pengertian lain pengembangan politik harus mendasarkan diri pada moralitas seperti yang tertuang dalam Pancasila.
    3. Dalam bidang ekonomi, pemerintah harus terus mendorong sistem perekonomian Indonesia yang mendasarkan diri pada moralitas humanistik berbasis ekonomi yang berkemanusiaan. (ekonomi kerakyatan), yang tidak hanya mendasarkan pada pada mengejar pertumbuhan saja melainkan juga mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.
    4. Pengembangan IPTEK harus mendasarkan pada sila pertama yang coba mengkomplemasikan ilmu pengetahuan, mencipta, serta perimbangan antara rasional dan tidak rasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Jadi pengembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan lingkungan. Tidak hanya itu, pengambangan IPTEK juga harus beradab karena IPTEK adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.
  1. Pemerintah (Negara)
  1. Rakyat
  1. a.      Dalam bidang sosial budaya, masyarakat hendaknya mendasarkan ke lokalitasannya sebagai bagian terintegrasi dengan Pancasila. Hal ini harus berkesesuaian dengan etika pancasila yang bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila harus dijadikan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya
  2. Dalam kehidupan beragama, masyarakat seharusnya mengembangkan suatu suasana bermasyarakat ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, dan saling menghargai. Agar konflik-konflik yang berdasar pada agama dapat diredam dengan baik.

 

  1. E.     Tantangan Terhadap Ideologi Pancasila

Pancasila di tengah-tengah ideologi besar dunia (kapitalisme dan Sosialisme) dapat digambarkan melalui teori pendulum, yang bergerak mengayun ke kanan dan kiri namun pada dasarnya tetap berada pada porosnya. Bung Hatta pernah berkata bahwa menggambarkan masa depan Pancasila ibarat berlayar atau mendayung, dan kita melampaui di antara pulau-pulau besar.[9] Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan, para politisi dan pelaku ekonomi serta masyarakat dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Padahal, ibarat darah dalam tubuh dan ibarat pelumas bagi sebuah mesin, Pancasila sangat vital bagi kelangsungan hidup NKRI. Dengan latar belakang sejarah perjalanan eksistensi Pancasila tersebut, setidaknya tercatat tiga faktor menonjol yang membuat Pancasila semakin termarjinalkan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara:

Gambar 2.1. Faktor Termarjinalkannya Pancasila

 Image

 

Tidak hanya tantangan di atas, Pancasila juga mendapat tantangan dari Trans Ideologi seperti: liberalisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme dan juga ideologi lain yang didatangkan dari luar negeri. Secara ontologis, relasi Pancasila pada dasarnya dapat digambarkan sebagai relasi antara manusia dengan the ultimate reality,  alam semesta,  sesama manusia,  negara bangsa, masyarakat, dan dunia global.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Ichlasul Amal MA  pernah mengatakan bahwa ajaran Pancasila yang hakiki sama sekali tidak sesuai dengan arus modernisasi yang masuk ke bumi tercinta Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan ekonomi dunia yang cenderung kapitaslistik sama sekali tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila yang berasaskan kerakyatan. Sementara ekenomi global sama sekali tidak memandang hal tersebut.[10]  Tidak hanya itu, sila-sila yang ada dalam Pancasila juga sudah mulai tidak dipahami. Contohnya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Banyak umat manusia yang masih mempersoalkan dan memperdebatkan agama. Mestinya, hal itu tidak perlu terjadi karena semua itu sudah tercakup dalam Pancasila. Belum lagi soal lainnya. misalnya sila Persatuan Indonesia dengan ditandai masih ada yang mempersoalkan suku dan ras dalam menjalankan hubungan sosial masyarakat.

Dalam ranah ke Indonesiaan Pancasila mendapat tantangan dari internal seperti konflik Ambon kedua dan terakhir bom bunuh diri di kota Solo hari Minggu 25 September 2011 serta konflik-konflik yang telah terjadi sebelumnya antar suku, antar kampung, antar pelajar, dan antar mahasiswa dan diperparah dengan isu munculnya Negara Islam Indonesia (NII) menunjukkan bahwa usaha membangun kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila selama ini belum berhasil sepenuhnya. Menghadapi permasalahan ideologis dan fenomena-fenomena paham patologis lainnya yang mengancam kebersamaan bangsa Indonesia, khususnya menghadapi adanya gerakan sektarian Islam radikal, terorisme, dan NII, dalam pidato Bung Karno sebetulnya sudah diantisipasi ketika membicarakan prinsip ke tiga versi pidato atau sila ke empat versi UUD 1945, yaitu prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” khusus untuk golongan Islam dengan menyebutkan:

”Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, ……”[11]

Potret NII adalah potret tentang disintegrasi dan rekonsolidasi. Karena terjadi penyimpangan faham dan ajaran Islam yang dipraktekkan organisasi NII. Pergerakan NII jelas-jelas hanya sebuah kelompok yang mengklaim memperjuangkan Negara Islam, tapi nyata bertentangan dengan Islam. Hal ini tentunya bertentangan dengan beberapa sila dalam Pancasila seperti sila pertama, sila ke tiga dan penjelasan butir-butirnya dalam Pancasila.

  1. F.      Urgensi Pemahaman Komprehensif Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan suatu keadaan yang harus terus diwujudkan oleh segenap masyarakat Indonesia, dengan cara berpegang pada 3 dasar untuk mewujudkan ketahananNasional  Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Sebagai salah satu dasar dalam pewujudan Ketahanan Nasional, Pancasila harus mampu terinternasilasi dan terimplementasikan dengan baik di tiap pribadi masing-masing individu. Pancasila sebagai satu – satunya dasar filsafat negara RI merupakan suatu azas kerohanian negara yang mengandung nilai – nilai essensial yang secara obyektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum mendirikan negara. Nilai – nilai tersebut merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang akan memberikan pola bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Melalui ke 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, bangsa Indonesia senantiasa berpedoman dan menjadikan Pancasila sebagai satu – satunya hakekat dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Masing-masing sila telah memberikan koridor yang cukup jelas dalam acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama mengandung makna segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum peraturan perundangan, kebebasan dan hak azasi warga negara harus dijiwai nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua,  Mengandung makna bahwa negara dalam menjaga ketahanan nasional menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila Persatuan Indonesia, Mengandung makna bahwa suatu perbedaan yang ada dalam suatu bangsa hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu kedaan yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan ketahan nasional.  Sila ke empat Mengandung makna adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap  Tuhan Yang Maha Esa. Serta  mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku dan agama. Sila kelima mengandung nilai – nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan lingkungan, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhan, agar terjadi hubungan yang harmonis dan bebas konflik untuk mewujudkan ketahanan nasional yang utuh.

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.     SIMPULAN

Eksistensi Pancasila yang lahir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia membawa konsekuensi logis sebagai suatu pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang harus terinternalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian Pancasila yang terintegrasi dengan baik mutlak diperlukan agar masing-masing komponen negara (rakyat & pemerintah) dapat menjadi aktor yang secara aktif mampu menjadi bagian dalam upaya menjaga ketahanan nasional bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda harus bisa menjadi penggerak dalam usaha memajukan bangsa. Bentuk usaha tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dalam hal penguatan ideologi, dimana ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini menjadi pedoman dan falsafah bangsa dalam segala kehidupan, sehingga dibutuhkan adanya pemahaman makna Pancasila oleh semua lapisan masyarakat sedini mungkin.

Kelangsungan sulitnya dan termarjinalkannya Pancasila dalam paruh dasawarsa ini akan menjadi ancaman faktual yang serius bagi kelangsungan hidup negara-bangsa Indonesia terutama dalam konteks ketahanan nasional. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap berbagai ancaman-ancaman faktual yang setiap saat muncul baik dari dalam negeri maupun dari percaturan Internasional, perlu ditanamkan dalam jiwa setiap warga negara dan seluruh komponen bangsa. Kita tentunya tidak ingin Pancasila terancam yang sekaligus juga berarti NKRI terancam eksistensinya, sehingga sikap waspada pada derajat tertentu, seluruh komponen bangsa atau disebut sebagai kewaspadaan Nasional juga mutlak diperlukan.

  1. B.     Rekomendasi

Untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila diperlukan pembinaan yang dapat dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

  1. Pemantapan konsep Pancasila sebagai ideology bangsa, bukan sebuah doktrinase.
  2. Pengamalan Pancasila dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara
  3. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
  4. Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal, utuh dan bangga terhadap bangsa dan negara. Di samping itu perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap adanya keanekaragaman. Untuk itu setiap anggota masyarakat dan pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebhinekaan.
  5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini teladan para pemimpin penyelenggara negara dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.
  6. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, maka strategi pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
  7. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya dalam mata pelajaran. Selain itu, pendidikan moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat.
  8. Pancasila sebagai pedoman memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional, sehingga perlu adanya pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan ketahanan di berbagai kalangan masyarakat terutama pada generasi penerus bangsa.

RUJUKAN

Asshiddiqie, Jimmly. “Ideologi, Pancasila dan Konstitusi”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun: 2003.

Azra, Azyumardi. “Multukulturalisme, Demokrasi, dan Pancasila”. Forum Komunikasi Kemenko HukHam, Jakarta 20 Oktober 2010.

Bambang Rahardjo, Syamsuhadi.  1995. Garuda Emas Pancasila Sakti. Jakarta : Yapeta Pusat.

Eccleshall, Robert et al. 2003. Political Ideologies: An Introduction. Ed ke 3. New York: Routledge.

Feith, Herbert dan Castle, Lance. 1996. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES.

Kompas, Merajut Nusantara: Rindu Pancasila, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2010.

Moeldoko. Peranan Pancasila dalam Membangun Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional. (disajikan dalam TANNASDA Angkatan ke-IV tahun 2011).

Pancasila Hadapi Tantangan Makin Berat. Koran Suara Merdeka, terbit 2 Juni 2011.

Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961.

 

Usman, Wan  dkk. 2003. Daya Tahan Bangsa. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Wuryadi. Pancasila Untuk Indonesia dan Dunia (Konsistensi dan Dinamika Gagasan Bung Karno). Dalam seminar Nasional Pancasila Untuk Indonesia, Universitas Gajah Mada.


[1] Bambang Rahardjo, Syamsuhadi.  1995. Garuda Emas Pancasila Sakti. Jakarta : Yapeta Pusat. Hal. 53 dan 55

[2] Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961.

[3] Wan Usman,  dkk. 2003. Daya Tahan Bangsa. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

[4] Robert Eccleshall, et al. 2003. Political Ideologies: An Introduction. Ed ke 3. New York: Routledge. Hal: 65.

[5] Let.Jend. TNI Moeldoko, M, Sc. Peranan Pancasila dalam Membangun Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional. (disajikan dalam TANNASDA Angkatan ke-IV tahun 2011).

[6] Kompas, Merajut Nusantara: Rindu Pancasila, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2010.

[7] Jimmly Asshiddiqie. “Ideologi, Pancasila dan Konstitusi”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun: 2003.

[8] Prof. EM. DR. Wuryadi, MS. Pancasila Untuk Indonesia dan Dunia (Konsistensi dan Dinamika Gagasan Bung Karno). Dalam seminar Nasional Pancasila Untuk Indonesia, Universitas Gajah Mada.

[9] Azyumardi Azra. “Multukulturalisme, Demokrasi, dan Pancasila”. Forum Komunikasi Kemenko HukHam, Jakarta 20 Oktober 2010.

[10] Pancasila Hadapi Tantangan Makin Berat. Koran Suara Merdeka, terbit 2 Juni 2011.

[11] Herbert, Feith dan Castle, Lance, 1996. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES. hal. 20-21.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s